AKUNTANSI INTERNASIONAL (PERTEMUAN 3)
BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG
STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI
Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali
termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .
Tiga alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar
akuntansi :
1.
Di banyak negara hukuman untuk
kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak
efektif.
2. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi
daripada yang diharuskan.
3.
Beberapa negara mengizinkan
perusahaan untuk keluar jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa
menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.
Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi.
Susunan standar akuntansi menggabungkan dua kombinasi, yaitu :
1.
Sektor swasta: profesi
akuntansi dan kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan keuangan)
2.
Sektor umum: perwakilan seperti
petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab atas hukum komersial
dan komisi keamanan.
IFRS DALAM UNI EROPA
Kecenderungan dalam laporan
keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan
keuangan gabungan. kecenderungan ini sangat benar dalam Uni eropa. Pada tahun
2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua
perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti
IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005.
Untuk memahami akuntansi di
Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat.
Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di
perusahaan-perusahaan di mana di mana IFRS.
LAPORAN
KEUANGAN
Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba
rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan
pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan.
PATOKAN
AKUNTANSI
Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan.
Aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. jika metode harga
pasar yang digunakan, revaluasi (penilaian kembali asset tetap) harus digunakan
secara teratur dan semua barang dari kelas tertentu harus dinilai kembali.
FIFO dan beban rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai menurut
IFRS, tapi LIFO tidak. Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi,
sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis, biasanya
membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus.
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA
NEGARA
1.
PERANCIS
Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General,
berisi:
1.
Tujuan dan prinsip laporan dan
akuntansi keuangan.
2. Definisi asset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan
pengeluaran.
3. Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.
4. Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku
lainnya yang telah distandarisasi.
5.
Contoh laporan keuangan dan
aturan presentasinya.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar
di Perancis:
1.
Counseil National de la
Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2. Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi
Akuntansi).
3. Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar
Keuangan).
4. Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan
Publik).
5.
Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).
2.
JERMAN
Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code
(HGB), berisi:
1.
Memungkinkan
perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk
menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan
mereka.
2.
Memungkinkan
adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi
laporan keuangan gabungan.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada 6 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di
Jerman:
1.
German Accounting Standards
Committee atau GASC, atau dalam bahasa Jerman, Deutsches
2.
Rechnungslegungs Standards
Committee atau DRSC (Otoritas penyusun standar Jerman)
3.
Financial Accounting Control
Act (Badan pengontrol kepatuhan).
4.
Financial Reporting Enforcement
Panel atau FREP (Dewan sector swasta)
5.
Federal Financial Supervisory
Authority (Dewan sector public)
6.
Wirtschaftsprufer atau WPs
(Badan pemeriksa perusahaan)
3.
REPUBLIK
CEKO
Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih
menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang
ditanamkan dalam European Union Directives.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
1.
Accountancy Act: menentukan
persyaratan untuk akuntansi.
2. Fourth and Sevent Directives dari Uni Eropa: menetapkan penggunaan
daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.
3. Czech Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan
memantau pasar modal
4. Act on Auditors: Mengatur proses audit.
5.
Chamber of Auditors: mengawasi
pendaftaran, pendidikan, pengujian dan menertibkan auditor, penyusunan standar
audit dan regulasi praktik audit seperti format laporan audit.
4.
BELANDA
Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan
keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik professional yang sangat tinggi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga
munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:
1.
Laporan keuangan tahunan harus
menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut,
dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang
aman.
3. Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan
hasil operasi harus diungkapkan.
4. Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan
pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus
diungkapkan dengan tepat.
5.
Informasi keuangan yang
komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan
catatan kaki yang menyertainya.
5.
INGGRIS
Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan
dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth and
Seventh Directive.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:
1.
Pendapatan dan beban
disesuaikan dengan dasar akrual.
2. Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan
kewajiban dihitung secara terpisah.
3. Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam
pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang
ditemukan.
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun
ketahun.
5.
Prinsip perusahaan yang terus
berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:
1.
The Institute of Chartered
Accountants in England dan Wales
2. The Institute of Chartered Accountants in Ireland
3. The Institute of Chartered Accountants in Scotland
4. The Association of Chartered Certified Accountants
5. The Chartered Institute of Management Accountants
6.
The Chartered Institute of
Public Finance and Accountancy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar